PPIP Lamongan, Nilainya Terbesar
se-Jatim Tuntas Diselesaikan
Minggu, 15
Desember 2013 18:55 WIB
Jalan paving dana PPIP
Desa Sukorejo Kec Turi Lamongan
SURYA Online,
LAMONGAN-Terkait bantuan proyek Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan (PPIP) Lamongan menjadi Kabupaten yang terbanyak se–Jatim
menerima bantuan PPIP.
Dengan nilai total
sebesar Rp 28.250.000.000 untuk 113 desa untuk seluruh kecamatan minus,
Kecamatan Lamongan dan Paciran.
Mulai pertengahan Oktober 2013, proyek lewat dana PPIP ini telah dilaksanakan masyarakat yang hingga kini sudah mencapai 95 persen selesai.
Mulai pertengahan Oktober 2013, proyek lewat dana PPIP ini telah dilaksanakan masyarakat yang hingga kini sudah mencapai 95 persen selesai.
”Masyarakat sangat
antusias mengerjakan proyek ini lewat Organisasi Masyarakat Desa (OMS),”ungkap
Sekretaris Dinas PU Cipta Karya, Sujarwo yang juga sebagai Satker
Kabupaten didampingi PPK, Erwin Sulistiya kepada Surya, Minggu
(15/12/2013).
Lewat program PPIP
itu dialokasikan untuk pembangunan di semua kecamatan diantaranya, untuk
pembangunan jalan rabat beton, jalan paving, plengsengan dan saluran air. Semua
pekerjaan murni dilakukan oleh masyarakat sendiri.
Dengan alokasi dana
masing – masing desa sebesar Rp 250 juta, yang terbagi untuk fisik Rp 245 juta
dan BOP Rp 5 juta. Pelaksanaan proyek dari dana APBN-P ini langsung dilakukan
oleh masyarakat yang sebelumnya dibentuk melalui OMS.
Masyarakat di desa
yang memperoleh bantuan yang berhak menentukan jenis bangunan fisiknya melalui
rapat dan musyawarah desa. Sedangkan Cipta Karya berkawajiban mengawal proses
program PPIP. Dana yang cair juga langsung ke nomor rekening OMS.
Pelaksanaan program
PPIP di Lamongan menurutnya sudah sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan,
artinya sejak awal September 2013 sudah dilakukan sosialisasi ditingkat
kabupaten, dan berlanjut sosialisasi di tingkat desa pada akhir Oktober.
Soal pencairan dana
PPIP, sebesar Rp 100 juta, Rp 75 juta jika pembangunan fisik mencapai 30
persen dan terakhir fisik mencapai 60 persen sebesar Rp 75 juta. Untuk
mengawasi agar pelaksanaan proyek sesuai konsep yang terjadwal, Dinas PU Cipta
Karya melaksanakan progress setiap seminggu sekali.
Sehingga akhir
Desember 2013 semua proyek yang didanai APBN-P lewat program PPIP 100 persen
selesai pengerjaannya. Pencatatan dan pelaporan harus sempurna. Sampai
hari ini pelaksanaan proyek program PPIP ini boleh dikata sudah beres.
Lima persen yang belum
terselesaikan tinggal finishing saja.”Ada jalan paving yang tinggal beberapa
meter belum tergarap karena menunggu pengiriman paving. Karena kita harus
memakai paving K 300. Intinya hanya tinggal menunggu pengiriman material dari
pabrikan,”kata Sujarwo.
Penegasan orang nomor
dua di Dinas PU Cipta Karya itu ditandaskan bukan tanpa bukti, bahkan pihaknya
menantang Surya untuk melakukan pengecekan di semua desa yang memperoleh
bantuan PPIP untuk mengetahui kebenaran sejauh pelaksanaannya.
Keterlibatan masyarakat, tandasnya, tanpa diminta dan disuruh dengan sukarela mereka kompak membantu pengerjaannya. Bahkan tidak hanya didominasi kaum lelaku, kaum hawapun terlibat membantu mengerjakan.
Keterlibatan masyarakat, tandasnya, tanpa diminta dan disuruh dengan sukarela mereka kompak membantu pengerjaannya. Bahkan tidak hanya didominasi kaum lelaku, kaum hawapun terlibat membantu mengerjakan.
Mereka terjuan sendiri
ke lokasi proyek, ada yang ikut mengusung pasir, mengangkut material lainnya
untuk kepentingan desanya. Ini adalah wujud keperdulia masyarakat terhadap program
PPIP yang langsun melibatkan masyarakat dalam action di lapangan.
Sementara peran
seorang fasilitator pemberdayaan juga harus optimal sehingga pembangunan dari
PPIP ini terarah dan langsung menyentuh masyarakat. Peran fasilitator harus
selalu seiring dengan peran ketua OMS.
Bagaimana dengan
respon masyarakat desa yang menerima bantuan PPIP ?, Surya mencoba ke sejumlah
desa penerima dana PPIP menunjukkan, umumnya masyarakat ingin segala bentuk
bantuan untuk fisik yang digelontor ke masyarakat, praktiknya disamakan
dengan PPIP. Artinya dana pembangunan fisik itu langsung yang menangani
masyarakat sendiri. Sehingga secar kualitas dan tingkat kejujuran bisa
dipertanggungjawabkan bersamas.
“Masalahnya kalau yang
nangani proyek diserahkan masyarakat langsung cenderung penggarapannya akan
lebih baik. Yang mengawasi juga lingkungan masyarakat itu sendiri. Logikanya,
masyarakat yang menerima bantuan dan dilaksanakan sendiri oleh masyaraka tentu
ingin hasilnya baik dan bertahan lama,”ungkap Ny Wiwin warga Desa Sukorejo yang
turut membantu di lokasi pemasangan paving di kampungnya.
Senada dengan Wiwin,
Ketua OMS, Mustakim ditemui Surya berharap kepada pemerintah lebih
mempercayakan masyarakat langsung soal penggarapan pembangunan desa,
meski dana apapun yang diberikan oleh pemerintah.
“Kalau diserahkan
orang lain, atau pemborong dalam waktu yang tidak lama sudah rusak,”ungkap
Teguh S, Ketua OMS Desa Sukoanyar Kecamata Turi.
Jika penggarapan
proyek fisik dipercayakan masyarakat desa penerima bantuan dengan kepanitiaan
dari unsur masyarakat yang ada, pasti semuanya saling mengawasinya.
Bahkan lebih mengutamakan pembangunan yang baik.
Teguh mencontohkan,
ada jalan rabat beton di desanya yang pelaksanaannya oleh panitia desa dan
masyarakat jauh lebih kuat dibanding yang kontraktual, padahal dana dan waktu
pembangunan juga sama.
Tentu proyek yang
dipercayakan masyarakat langsung harus dikawal oleh dinas terkait dan
dimonetor. Soal waktu pelaksanaan juga lebih cepat karena banyak masyarakat
yang membantu mengerjakan dengan tetap mempertimbangkan kualitas bangunan.
Manfaat lain, tenaga
kerja yang dilibatkan bisa memberdayakan warga setempat. Itu berarti memberikan
peluang pekerjaan bagi warga desa. Ada banyak dampak positif jika dana
pembangungan model pelaksanaannya diterapkan seperti PPIP.
Senada dengan warga
dan Ketua OMS, Al- Amin (30) Fasilitator Permberdayaan mengungkapkan, ia
merasakan kemudahan mendampingi masyarakat desa penerima bantuan PPIP. Sebab
hampir semuanya punya kesamaan pandangan dalam melaksanakan pembangunan bantuan
PPIP.
“Istilahnya semangatnya sama, jadi ada kekompakan dan gerak
cepat menyelesaikan pembangunan fisik tanpa meninggalkan kualitas pembangunan
yang diinginkannya,”ungkap Al-Amin.
Seperti pelaksanaan jalan paving, jika tidak ada kendala teknik material yang terlambat karena pabrikan, dipastikan akan selesai jauh sebelum dead line. Yang tersisa tinggal 5 persen, dan itupun umumnya soal finishing.
Seperti pelaksanaan jalan paving, jika tidak ada kendala teknik material yang terlambat karena pabrikan, dipastikan akan selesai jauh sebelum dead line. Yang tersisa tinggal 5 persen, dan itupun umumnya soal finishing.
Baca
Juga
Penulis:
Hanif Manshuri
Editor: Satwika Rumeksa